Beli Rumah di Bawah Rp 2 M Bebas Pajak, Pengembang Yakin Bisa Genjot Penjualan

Pengembang properti di Indonesia merasa optimis dengan kebijakan terbaru pemerintah yang membebaskan pajak untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Keputusan ini dianggap sebagai stimulan yang dapat mendongkrak penjualan properti yang selama ini lesu.

Insentif PPN DTP untuk Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Kebijakan ini memiliki fase pertama yang berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024, di mana pembeli dapat menikmati insentif PPN DTP sebesar 100% pada penyerahan rumah senilai Rp 2 miliar. Sementara itu, dari Juli hingga Desember 2024, insentif tersebut tetap berlaku, meskipun dengan diskon 50%. Bahkan, besaran insentif ini juga berlaku untuk pembelian rumah senilai hingga Rp 5 miliar, dengan PPN DTP yang tetap mengacu pada perhitungan pembelian rumah senilai Rp 2 miliar.

Menurut Direktur Modernland Realty, Dharma Mitra, kebijakan ini membawa “angin segar” bagi industri properti. Ia berharap insentif PPN DTP dapat memberikan dorongan signifikan pada kinerja penjualan perseroan, yang telah menunjukkan peningkatan sejak kuartal-III tahun ini.

Kondisi Harga Properti dan Harapan Penjualan

Hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia menunjukkan kenaikan harga properti residensial di pasar primer pada kuartal III 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) tumbuh sebesar 1,96% secara tahunan, melebihi pertumbuhan pada kuartal II 2023 yang sebesar 1,92%.

Meskipun harga properti mengalami kenaikan, penjualan properti residensial di pasar primer masih terkontraksi sebesar 6,59% secara tahunan pada kuartal III 2023. Namun, optimisme muncul dari prediksi bahwa kinerja penjualan properti, khususnya rumah tapak, akan membaik di kuartal IV 2023 dan di tahun 2024.

Kinerja Keuangan Perseroan

Direktur Perseroan, Herman, menyampaikan bahwa MDLN masih mengalami rugi sebesar Rp 63,3 miliar. Meskipun demikian, terdapat penurunan signifikan sebesar Rp 297,8 miliar atau 127,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan oleh pendapatan atas penebusan sebagian utang obligasi luar negeri pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk meningkatkan stabilitas keuangan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada kinerja keuangan di masa mendatang.